PROSES VALIDASI LAPORAN KEUANGAN HASIL APLIKASI SIPKD

Oleh Hadi Wiratmono pada 06 Juli 2010 jam 18:05

Catatan ini merupakan lanjutan dari catatan sebelumnya tentang Penjelasan Singkat ttg Modul Pertanggungjawaban, untuk proses validasi laporan keuangan yang dihasilkan dari Aplikasi SIPKD.

Adapun Proses Validasi yang harus dilakukan terhadap Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

A. Valisasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

Proses penyusunan LRA SKPD maupun LRA PEMDA (Ringkasan & Rekap) yang dilakukan dengan

mekanisme infrastruktur offline maupun online secara teknis tetap harus memperhatikan langkah-

langkah yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Adapun data transaksi yang minimal

harus ada pada Modul Pelaksanaan & Penatausahaan adalah sebagai berikut :

Baca Selengkapnya

ANALISA & PERMASALAHAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN APLIKASI SIPKD

I.         PENGANTAR

Kegiatan Pengembangan dan Implementasi SIPKD-Regional SIKD yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak awal Tahun 2008, telah selesai pada bulan Oktober 2010 yang lalu. Berdasarkan monitoring dan laporan para konsultan, saat ini terdapat 105 daerah yang masih memiliki komitmen untuk melanjutkan implementasi SIPKD, meskipun ada beberapa daerah yang hingga saat ini belum menunjukkan komitmen yang nyata untuk melaksanakan implementasi karena beberapa persoalan internal masing-masing daerah.

Pada Tahun 2011 dari 105 daerah implementasi, kurang lebih terdapat 51 daerah yang...
Baca Selengkapnya

SIPKD Kabupaten Buleleng

• Sekilas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

SIPKD adalah  aplikasi terstruktur dan terintegrasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD adalah wujud nyata dari Departemen Dalam Negeri dalam lingkup pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka memperkenalkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah PT. USADI sebagai Konsultan yang ditunjuk oleh Departeman Dalam Negeri dan sebagai...
Baca Selengkapnya